Panglima TNI Hadiri Rakor Tingkat Menteri di Kemenko Polkam RI
JAKARTA, Gemantara News
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) yang dipimpin oleh Menko Polkam RI Budi Gunawan dengan agenda pembahasan tentang Pembentukan Desk, bertempat di Ruang Rapat Bima Kemenko Polkam, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (04/11/2024).
Rapat yang digelar secara tertutup ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BSSN, Kasal, Kepala Bakamla, Kepala PPATK, Wamen Komdigi, Kabais TNI, Asops Panglima TNI, dan tamu undangan lainnya.
Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan, pembentukan tujuh desk ini dilakukan dalam rapat koordinasi dengan kementerian teknis di bawah Kemenkopolkam untuk percepatan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Baru saja kami dari jajaran Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan dan badan-badan yang terkait melakukan rapat koordinasi untuk menidaklanjuti arahan Bapak Presiden terkait dengan program prioritas pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (4/11/2024).
Desk pertama yang diluncurkan yakni desk pilkada dengan leading sector dari Menteri Dalam Negeri.
Kemudian desk kedua, pencegahan dan penyelundupan yang akan dipegang oleh Kemenko Polkam sendiri.
“Kemudian yang ketiga desk pemberantasan narkoba, dan yang keempat desk penanganan judi online dengan leading sector Bapak Kapolri,” ucap Budi.
Desk kelima yakni koordinasi peningkatan penerimaan devisa negara. Desk keenam adalah pencegahan tindak pidana korupsi dan perbaikan tata kelola dengan penanggung jawab Kejaksaan Agung.
“Yang terakhir ketujuh desk keamanan siber dan perlindungan data dengan leading sector yaitu dari Kementerian Komunikasi dan Digital, dan BSSN,” ucapnya.
Budi menyampaikan, tujuh desk ini akan diberi masa kerja tiga bulan dan bisa diperpanjang dengan dinamika dan kebutuhan lapangan.
“Intinya bahwa tujuh desk yang telah dibentuk ini diharapkan akan memperkuat kapasitas institusi dan untuk memberikan stabilitas yaitu di bidang politik dan keamanan yang menjadi prasyarat untuk mendukung agar program-program pembangunan ini bisa berjalan lancar sehingga ekonomi kita tumbuh PDB kita juga meningkat dan ujungnya adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat ,” kata Budi.( Puspen tni/Red )
