Panglima TNI Hadiri Musrenbangnas untuk Penyusunan RPJMN 2025-2029
JAKARTA, Gemantara News
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang diselenggarakan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Acara ini berlangsung di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, dan turut dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Senin (39/12/2024)
Selain Presiden Prabowo, acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Gubernur Lemhannas, Ketua KPK, serta pejabat terkait lainnya.
Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menyampaikan pentingnya perencanaan yang matang untuk memastikan pembangunan Indonesia yang lebih baik pada periode 2025-2029. Ia menekankan perlunya sinergi antara berbagai sektor dan lembaga untuk mewujudkan visi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. “RPJMN yang akan datang harus mampu menjawab tantangan global dan domestik, serta memperkuat ketahanan nasional di segala aspek,” kata Presiden.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam kesempatan yang sama menyatakan dukungannya terhadap perencanaan pembangunan yang tengah digodok. Menurutnya, TNI memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas dan keamanan nasional, yang merupakan fondasi penting dalam proses pembangunan. “Pembangunan nasional tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi, tetapi juga pada stabilitas politik dan keamanan. TNI akan selalu siap mendukung setiap langkah untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama proses pembangunan,” ujar Jenderal Agus.
Musrenbangnas ini menjadi salah satu momen penting dalam menyusun arah kebijakan pembangunan Indonesia untuk lima tahun mendatang. Dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, militer, dan lembaga negara, diharapkan RPJMN 2025-2029 dapat berjalan dengan baik dan memberi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sebagai informasi, RPJMN 2025-2029 akan menjadi panduan dalam menentukan kebijakan pembangunan, prioritas investasi, dan pengalokasian sumber daya yang efisien demi tercapainya tujuan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. (RedG)
